Ketua PTA Ambon Perkuat Pengawasan Pelayanan melalui Peninjauan Virtual PA Dataran Hunimoa dan Hunipopu
Ambon, 15 September 2026 — Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan publik terus berjalan optimal, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ambon, Yang Mulia Dr. Drs. Suhardi, S.H., M.H., melakukan peninjauan dan pengawasan secara virtual pada Pengadilan Agama (PA) Dataran Hunimoa dan PA Dataran Hunipopu, Selasa (15/9/2026).
Peninjauan dilakukan melalui panggilan video dengan menyusuri secara langsung berbagai area pelayanan dan ruang kerja pada kedua satuan kerja. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan PTA Ambon untuk memastikan setiap satuan kerja di wilayah hukumnya senantiasa memberikan pelayanan yang optimal, profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta para pencari keadilan.
Dalam peninjauan tersebut, YM Ketua PTA Ambon memantau sejumlah fasilitas dan titik layanan, mulai dari pintu masuk kantor, kesiapsiagaan petugas keamanan, area parkir pengunjung, ruang musala, kamar mandi para pihak, ruang sidang, ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga ruang mediasi.
Dialog Langsung dengan Petugas PTSP
Perhatian khusus diberikan pada area PTSP sebagai garda terdepan pelayanan pengadilan. YM Ketua PTA Ambon berdialog dan melakukan wawancara langsung dengan sejumlah petugas layanan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Kepada petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum), beliau meminta penjelasan mengenai mekanisme dan pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Sementara kepada petugas Pengaduan, beliau menanyakan mengenai keberadaan pengaduan yang diterima, termasuk mekanisme penanganan dan tindak lanjutnya.
Selanjutnya, petugas Pelayanan Informasi dimintai penjelasan mengenai mekanisme pemberian informasi kepada publik serta jenis informasi yang dapat diakses atau dimohonkan oleh para pihak dan pencari keadilan.
Dialog tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unsur pelayanan pada PTSP telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pengadilan.
Tidak Hanya Pelayanan, Ruang Kerja Aparatur Turut Dipantau
Peninjauan tidak berhenti pada area pelayanan publik. YM Ketua PTA Ambon juga menyusuri ruang kerja aparatur, mulai dari ruang staf, ruang Panitera Muda, ruang Kepala Subbagian (Kasubbag), ruang Panitera, ruang Sekretaris, hingga ruang hakim.
Di setiap ruang kerja, beliau menyapa dan berdialog dengan aparatur sekaligus menggali informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kondisi kedinasan pada masing-masing satuan kerja.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut antara lain perkembangan jumlah perkara yang telah diterima, tingkat penyerapan anggaran, serta mekanisme dan pelaksanaan perizinan bagi aparatur yang berkepentingan keluar kantor pada jam kerja.
Peninjauan ini sekaligus menjadi sarana bagi pimpinan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi riil pelaksanaan tugas, baik pada aspek pelayanan maupun administrasi dan manajemen perkantoran.
Pengawasan Berkelanjutan untuk Pelayanan Prima
Kegiatan peninjauan secara virtual tersebut menegaskan komitmen PTA Ambon untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya.
Pemanfaatan teknologi melalui peninjauan secara virtual menjadi salah satu alternatif pengawasan yang memungkinkan pimpinan melakukan pemantauan secara langsung, meskipun tidak berada di lokasi satuan kerja.
Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, PTA Ambon mendorong seluruh aparatur peradilan agama untuk senantiasa menjaga integritas, kedisiplinan, profesionalitas, dan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap layanan diberikan secara cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh satuan kerja dalam mewujudkan pelayanan prima dan peradilan yang berintegritas, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap pencari keadilan berhak memperoleh pelayanan yang terbaik dari lembaga peradilan.